Suarapatriot.com | Bandar Lampung – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab keluhan masyarakat soal kondisi jalan mulai terlihat sejak awal tahun 2026. Tak menunggu proyek fisik dimulai, Pemprov Lampung sudah lebih dulu melakukan penanganan darurat di sejumlah ruas jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar percepatan pembangunan infrastruktur jalan tahun 2026, di mana sebanyak 62 paket pekerjaan peningkatan dan perbaikan jalan telah disiapkan.
“Sejak Januari, UPTD kami di lapangan sudah bergerak melakukan penambalan sementara. Ini untuk memastikan masyarakat tetap aman berkendara sambil menunggu pekerjaan konstruksi permanen,” ujar Taufiqullah, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, tingginya curah hujan di awal tahun menyebabkan munculnya banyak lubang baru di ruas jalan provinsi. Karena itu, pemerintah memilih tidak menunggu proses pembangunan reguler, tetapi langsung melakukan mitigasi agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Langkah cepat tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Lampung agar pembangunan fisik tahun ini bisa dimulai lebih awal, yakni pada Maret 2026. Biasanya, pekerjaan jalan baru berjalan pada April atau Mei setelah seluruh proses lelang rampung.
“Perintahnya jelas, jangan menunggu lama. Masyarakat membutuhkan jalan yang mantap sekarang, bukan nanti,” tegas Taufiqullah.
Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Lampung telah menuntaskan 52 paket pekerjaan jalan. Upaya tersebut berhasil meningkatkan tingkat kemantapan jalan provinsi hingga mencapai 79,79 persen, naik dari tahun sebelumnya yang masih berada di bawah 78 persen.
Tahun ini, dengan bertambahnya paket pekerjaan menjadi 62, pemerintah optimistis kualitas jalan provinsi akan meningkat lebih signifikan. Selain perbaikan rutin, proyek 2026 juga mencakup peningkatan struktur jalan strategis serta pembangunan jembatan penghubung antarwilayah.
Menurut Taufiqullah, jalan yang mantap bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menjadi kunci kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pergerakan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin percepatan ini berdampak langsung. Ketika jalan baik, aktivitas ekonomi ikut bergerak, biaya logistik turun, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Rilis
