Suarapatriot.com | Bandar Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung menyatakan setuju atas Rancangan peraturan daerah raperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya tetap,i PKB memberikan sejumlah catatan.
Juru bicara sekaligus Ketua Fraksi (PKB) Fatikhatul khoriyah mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Lampung mengalami penyesuaian positif terutama dari sektor pajak daerah.
Di mana pada APBD murni 2025 pendapatan daerah direncanakan Rp 7,557 Triliun.namun di APBD perubahan terjadi peningkatan Rp 152.2 Miliar menjadi Rp 7,710 Triliun.
Namun kami menegaskan agar optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi,bukan dengan menambah beban rakyat kecil kata Khoir saat rapat paripurna DPRD Lampung lanjutan pembacaan tingkat 1 terkait pemandangan umum fraksi-fraksi Selasa (12/8/2025)
Menurutnya digitalisasi panjang pengelolaan aset daerah yang produktif dan kerjasama strategis dengan sektor swasta adalah kunci yang harus diperkuat.
” kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan dana transfer dari pusat dapat direlisasikan tepat waktu dan tidak menimbulkan hambatan pada program prioritas daerah”ungkapnya.
Dia juga meminta perubahan alokasi belanja daerah harus diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yakni pendidikan,kesehatan, infrastruktur dasar ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM.
Fraksi PKB Menolak adanya alokasi yang tidak memiliki indikator kinerja jelas karena setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata.
” kami menekankan bahwa penurunan Angka kemiskinan dan pengangguran harus menjadi tolak ukur keberhasilan bukan sekedar serapan anggaran”katanya.
Selanjutnya fraksi PKB mencatat bahwa pos pembiayaan daerah masih bergantung pada SiILPA .Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati.jika pembiayaan tambahan diperlukan, harus diarahkan pada investasi produktif yang memberikan multipiler effect bagi ekonomi daerah.
Oleh karena itu fraksi PKB memberikan tiga rekomendasi pertama segera percepat relasi program strategis yang tertinggal tertunda pada APBD murni.
Kemudian kedua perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan, ketiga pastikan setiap perubahan anggaran mendukung pencapaian RPJMD dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Provinsi Lampung.
Red/Dbs
