Suarapatriot.com | Bandar Lampung – Refleksi satu tahun kepemimpinan menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan arah pembangunan di Provinsi Lampung. Dalam forum diskusi publik yang digelar di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026), Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya terhadap transparansi, pembenahan fiskal, dan kolaborasi dengan insan pers.
Kegiatan yang dirangkaikan dengan peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta buku 1 Tahun Mirza – Jihan itu menjadi ruang terbuka bagi pemerintah untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi selama setahun terakhir.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza mengakui awal masa jabatannya diwarnai tekanan fiskal yang tidak ringan. Namun, menurutnya, melalui langkah percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat bahkan sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung mampu menyehatkan struktur APBD.
Ia menyebut utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga telah dilunasi, sementara utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten/kota diatur melalui skema bertahap. Selain itu, efisiensi anggaran sebesar Rp200 miliar dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas, bahkan membuka ruang penambahan alokasi infrastruktur jalan hingga Rp400 miliar.
Tak hanya bicara angka, Mirza menekankan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan disebutnya bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya membangun rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.
“Pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya,” ujarnya.
Di sisi lain, transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi sorotan penting. Mirza menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama kinerja. Pendekatan customer satisfaction dinilai sebagai langkah konkret menggeser orientasi birokrasi dari sekadar administratif menjadi berorientasi layanan.
Momentum refleksi tersebut juga menegaskan posisi pers sebagai mitra strategis pembangunan. Gubernur menilai media bukan hanya penyampai informasi, melainkan penjaga arah kebijakan melalui fungsi kontrol sosial.
“Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kritik dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Ia menyebut satu tahun pertama pemerintahan sebagai fase peletakan fondasi yang menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui capaian dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia juga menepis anggapan bahwa IJP hanya menjadi corong pemerintah, seraya menegaskan komitmen independensi dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami tetap bersinergi tanpa melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tapi tidak nyinyir,” ujarnya.
Rilis
