Suarapatriot.com | Bandar Lampung– Di tengah tekanan harga yang melanda seluruh provinsi di Indonesia, Lampung mencatatkan kinerja pengendalian inflasi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di Sumatera.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Berita Resmi Statistik (BRS) 2 Maret 2026, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen. Sementara itu, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,95 persen.
Untuk inflasi bulanan (month-to-month), nasional berada di angka 0,68 persen, sedangkan Lampung hanya 0,36 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah di wilayah Sumatera.
Secara nasional, seluruh 38 provinsi mengalami inflasi tahunan dengan rentang 0,63 persen hingga 6,94 persen. Meski demikian, Lampung mampu menjaga laju kenaikan harga tetap lebih terkendali dibanding rata-rata nasional.
Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) (2022=100), nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, naik dari Januari 2026 yang sebesar 109,75. Kenaikan ini mencerminkan adanya tekanan harga agregat secara luas.
Adapun IHK Lampung tercatat sebesar 110,11, sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional. Di Sumatera, IHK Lampung termasuk kelompok terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung (106,75) dan Bengkulu (108,75). Beberapa provinsi lain mencatatkan IHK di atas angka nasional akibat tekanan harga pada sektor perumahan dan energi.
Inflasi nasional Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik pasca periode diskon awal 2025. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga memberi kontribusi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengikuti dinamika harga global.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi menekankan bahwa stabilitas harga sangat bergantung pada kecukupan stok bahan pokok. “Lebaran tidak Lebaran seharusnya (harga) sama saja, kalau stok kita cukup,” ujarnya.
Pemprov Lampung menilai capaian inflasi yang lebih rendah dibanding nasional menjadi indikator positif efektivitas pengendalian harga melalui penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor, terutama selama Ramadan 1447 Hijriah.
Ke depan, penguatan operasi pasar, pemantauan harga harian, serta penjagaan kelancaran distribusi akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Rilis
